INDIEnews.id – Seperti diketahui, tahun ini pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 186,64 triliun untuk program perlindungan sosial. Tauhid mengungkapkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah tersebut hanya mampu mencukupi 22% sampai 25% kebutuhan penerima manfaat.

Oleh karena itu, Tauhid menyarankan agar pemerintah bisa menambah insentif bansos kepada penerima manfaat sebesar Rp 1,5 juta per bulan.

“Itu bisa (diberikan kepada masyarakat) Rp 1,5 juta per bulan. Selama di masa pandemi dua tahun ini, walaupun lebih masih bisa saving untuk kebutuhan-kebutuhan besar lainnya. Jadi kalau kebutuhan masyarakat ditanggung 50% itu luar biasa,” jelas Tauhid kepada CNBC Indonesia, Senin (25/10/2021).

Data penerima manfaat, kata Tauhid seharusnya bisa dikerucutkan lagi oleh pemerintah.

“Katakanlah berada pada 20% penduduk. Kalau kemarin program-program bansos hampir 50% mendapatkan, padahal data Susenas (Survei Sosial Ekonomi) banyak yang tidak tepat sasaran. Jadi bisa dikerucutkan lagi pada 20% masyarakat kelas menengah ke bawah,” jelas Tauhid.

“Dan hampir 7% sampai 8% adalah masyarakat dengan miskin kronis atau paling menderita. Jadi, dibatasi pada yang paling menderita atau suffering,” kata Tauhid melanjutkan.

Pemberian perlindungan sosial pada level pemerintahan bisa menjadi solusi mengatasi agar masyarakat tidak masuk dalam jeratan pinjaman online atau pinjol.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memandang, pemerintah perlu untuk menambahkan besaran insentif perlindungan sosial kepada masyarakat.

Seperti diketahui, tahun ini pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 186,64 triliun untuk program perlindungan sosial. Tauhid mengungkapkan, anggaran yang digelontorkan pemerintah tersebut hanya mampu mencukupi 22% sampai 25% kebutuhan penerima manfaat.

Oleh karena itu, Tauhid menyarankan agar pemerintah bisa menambah insentif bansos kepada penerima manfaat sebesar Rp 1,5 juta per bulan.

“Itu bisa (diberikan kepada masyarakat) Rp 1,5 juta per bulan. Selama di masa pandemi dua tahun ini, walaupun lebih masih bisa saving untuk kebutuhan-kebutuhan besar lainnya. Jadi kalau kebutuhan masyarakat ditanggung 50% itu luar biasa,” jelas Tauhid kepada CNBC Indonesia, Senin (25/10/2021).

Data penerima manfaat, kata Tauhid seharusnya bisa dikerucutkan lagi oleh pemerintah.

“Katakanlah berada pada 20% penduduk. Kalau kemarin program-program bansos hampir 50% mendapatkan, padahal data Susenas (Survei Sosial Ekonomi) banyak yang tidak tepat sasaran. Jadi bisa dikerucutkan lagi pada 20% masyarakat kelas menengah ke bawah,” jelas Tauhid.

“Dan hampir 7% sampai 8% adalah masyarakat dengan miskin kronis atau paling menderita. Jadi, dibatasi pada yang paling menderita atau suffering,” kata Tauhid melanjutkan.

Source: cnbc indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *