Jakarta – Ketua Umum PIM Lana T. Koentjoro dan Menteri PPPA Arifah Fauzi mengadakan pertemuan silahturahmi (Audiensi) yang berlangsung di rumah jabatan Menteri PPPA di Widya Chandra, Selasa (15/4/2025).
Turut hadir dalam pertemuan ini Ketua DPD PIM dari berbagai daerah antara lain dari Aceh, Banten, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara dan, Sulawesi Selatan juga hadir untuk menyampaikan aspirasi dan potensi kerja sama di tingkat daerah.
PIM menjalin sinergi strategis dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk mempercepat pemberdayaan perempuan di berbagai sektor dan meningkatkan perlindungan anak di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Ida Noer Haris selaku Ketua DPD PIM Sulsel menyampaikan bahwa sudah saatnya Dinas PPPA di provinsi melibatkan seluruh organisasi perempuan dan komunitas pemerhati perempuan dan anak untuk ikut berperan dalam menjawab tantangan dan issue- issue yg dihadapi oleh kaum perempuan dan anak. Selama ini kita (organisasi) cenderung melaksanakan program kerja secara sendiri sendiri sehingga dampaknya relatif kurang optimal dan jangkauannya sangat terbatas (dikarenakan biaya dan sdm yg terbatas pula).
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa Kementerian yang dipimpin memiliki tiga program prioritas, yakni Three Ends, Ruang Bersama Indonesia, dan Satu Data Perempuan. Program-program ini menjadi pondasi dalam mengatasi berbagai permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mendorong kesetaraan dan perlindungan yang lebih merata. Menteri menyarankan pula agar PIM segera melakukan pelatihan paralegal bagi seluruh pengurus untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak yang membutuhkan.
Ida menekankan pentingnya agar Dinas PPPA sebagai leading sector berfungsi untuk menyediakan ruang bersama bagi seluruh organisasi untuk saling bekerja sama mulai dari perencanaan program kerja yang betul betul berbasis pada masalah, monitor prosesnya dan evaluasi hasilnya sehingga kegiatan yang dilakukan bersifat sustainable dan berdampak secara signifikan dalam menjawab masalah – masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan dan anak.
Dari hasil pertemuan ini Ida Noer Haris berharap akan terjalin kerja sama yang dapat memperkuat pelaksanaan program-program strategis dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. “PIM DPD Sulsel sangat siap untuk kolaboratif action dengan KemenPPPA sehingga bisa menghasilkan suatu program kerja yang maksimal dan jangkauan lebih luas,” tutup Ida.
