Makassar – KOMS bersama Pemerintah Daerah serta PUJK di wilayah Sulawesi Selatan telah menjalin kolaborasi dalam pelaksanaan berbagai program strategis yang bertujuan untuk mendorong perluasan akses keuangan di daerah. Program-program tersebut secara khusus dirancang untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan lokal.
Salah satu program utama yang telah diimplementasikan adalah Program Pemberdayaan Ekosistem Bisnis UMKM melalui Klasterisasi. Program ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi produk dan layanan UMKM dengan mengangkat potensi-potensi unggulan di wilayah Sulawesi Selatan. Hingga Maret 2025, program ini tercatat telah menjangkau sebanyak 19.526 debitur dengan total penyaluran kredit mencapai Rp681,9 miliar. Penyaluran terbesar tercatat berada pada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, yaitu sebesar 46,10 persen.
Selain itu, terdapat pula Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (PHINISI) yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Sulselbar, Bank Negara Indonesia, dan Bank Syariah Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan UMKM terhadap praktik rentenir. Sejak pelaksanaan program tersebut, telah tercatat penyaluran pembiayaan mencapai Rp30,53 triliun dengan total sebanyak 951.122 rekening.
Sebagai upaya berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi daerah, pada tahun 2024 KOMS bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan Program Pengembangan Ekonomi Daerah Komoditas Pisang Cavendish. Hingga Maret 2025, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp7,24 miliar dengan cakupan lahan seluas 73,5 hektare kepada 77 petani di enam kota/kabupaten. Penyaluran terbesar tercatat berada di Kabupaten Bone, yaitu sebesar Rp3,65 miliar.
Pada tahun 2025, KOMS juga telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah dengan fokus pada komoditas kakao. Dalam kegiatan tersebut, OJK bersama Pemerintah Daerah merumuskan solusi dan strategi atas berbagai tantangan serta kendala dalam pengembangan ekonomi berbasis komoditas kakao. Diharapkan, hasil dari pertemuan tersebut dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
