KOlAKA – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kolaka berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan “Sosialisasi dan Asistensi Aplikasi AKSIS kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis (8/10/2026).
Acara yang berlangsung interaktif ini dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Iman Widhiyanto. Selain sosialisasi aplikasi, kegiatan ini juga memfokuskan perhatian pada pemahaman regulasi perpajakan yang mengikat operasional SPPG.

Dalam sesi pemaparan teknis aplikasi AKSIS, Kanwil DJPb menghadirkan dua pemateri, yakni Pandu Esmana dan Vera Alzena, untuk mendampingi langsung para peserta.
Sementara itu, materi krusial mengenai ketentuan perpajakan dibawakan oleh Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Pratama Kolaka, Akhbar Budiman Farsitianto Armanto. Dalam paparannya, Akhbar menekankan pentingnya pemahaman aspek perpajakan bagi SPPG agar setiap hak dan kewajiban negara dapat dijalankan secara akuntabel.
“Pemahaman yang tepat atas aturan perpajakan menjadi kunci agar operasional SPPG di lapangan tidak membentur regulasi yang berlaku,” tegas Akhbar di hadapan para peserta.
Sesi edukasi ini pun disambut antusias. Para peserta memanfaatkan ruang diskusi untuk membedah berbagai persoalan perpajakan yang sering dihadapi dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Salah seorang peserta mengaku amat terbantu dengan adanya sosialisasi lintas instansi ini. Menurutnya, penjelasan yang disampaikan memangkas keraguan mereka dalam mengelola kewajiban pajak lembaga.
“Penjelasannya sangat aplikatif. Kami jadi lebih paham aturan mainnya, sehingga ke depan pengelolaan perpajakan di SPPG bisa lebih tertib dan sesuai aturan,” ujarnya.
Melalui sinergi antara KPP Pratama Kolaka dan Kanwil DJPb Sultra ini, kedua instansi berharap para pengelola SPPG tak hanya paham teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara langsung. Langkah edukatif ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mendorong tata kelola keuangan yang transparan, tertib administrasi, dan patuh pajak.

















