MAKASSAR – Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakangan kepada pengusaha muda di Kota Makassar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara menggandeng Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan melaksanakan sosialisasi perpajakan di AAS Building Makassar pada Selasa, 16 November 2026.
Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, Irma Trisnawati Anwar yang mewakili Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Irma menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kanwil DJP Sulselbartra atas terselenggarakannya kegiatan kolaborasi ini, dan berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang baik bagi para pengusaha muda di Kota Makassar terkait kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang baru saja diberikan kepada wajib pajak.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Imanul Hakim dalam sambutannya memberikan semangat kepada pengusaha muda yang hadir untuk memahami kewajiban perpajakan sebagai upaya dalam memperlancar kegiatan usahanya dan sebagai bentuk kontribusi positif kepada negara.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman perpajakan bagi pengusaha muda yang tergabung pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, maupun calon pengusaha yang hadir pada acara ini,” ujar Imanul.
Pemateri pada kegiatan ini, Ali Zainal Abidin selaku Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat memyampaikan bahwa kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hingga 100 persen untuk kondisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Jadi sekarang sanksi administrasi perpajakan dapat dihapus 100 persen untuk beberapa hal tertentu,” kata Ali.
Menurut Ali, kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak sekaligus mendorong penyelesaian persoalan perpajakan yang masih tertunda termasuk pengusaha muda yang hadir.
Ali juga menyebut sejumlah persoalan yang memerlukan tindak lanjut, di antaranya tunggakan pajak, pemeriksaan yang belum selesai, serta surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) perlu dikonsultasikan langsung dengan kantor pajak untuk mengetahui apakah kondisi yang mereka hadapi memenuhi persyaratan relaksasi, termasuk memahami prosedur dan batas waktu yang ditentukan.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI Sulawesi Selatan memperoleh kejelasan mengenai penghapusan sanksi administratif perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak. Kepastian informasi perpajakan sangat penting untuk mendukung iklim usaha yang sehat dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan
















