Kendari — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat strategi penerimaan negara berbasis data melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui audiensi antara Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) dengan Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Sulawesi Tenggara di Kendari.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, menegaskan bahwa pengelolaan perpajakan ke depan akan bertumpu pada integrasi data, digitalisasi layanan, serta sinergi antarlembaga. “Kami terus mendorong penguatan pengawasan berbasis data, edukasi yang lebih terarah, serta pelayanan yang semakin mudah diakses. Sinergi dengan BINDA menjadi langkah strategis untuk memahami potensi ekonomi secara lebih komprehensif,” ujarnya.
Langkah ini didukung oleh capaian penerimaan pajak yang solid sepanjang 2025. Kanwil DJP Sulselbartra mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp15,8 triliun atau 83,93 persen dari target Rp18,9 triliun. Khusus di Sulawesi Tenggara, penerimaan mencapai Rp3,7 triliun atau 83,08 persen dari target Rp4,5 triliun. Capaian tersebut menjadi fondasi yang kuat untuk terus ditingkatkan melalui penguatan basis data dan perluasan jangkauan perpajakan pada sektor ekonomi yang berkembang.
Kolaborasi dengan BINDA difokuskan pada pertukaran informasi kewilayahan, pemetaan aktivitas ekonomi strategis, serta deteksi dini terhadap potensi risiko. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data perpajakan sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Kepala BINDA Sulawesi Tenggara, Brigjen TNI Suwadi, S.E., M.E., menyambut baik kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mendukung kepentingan nasional. Ia menilai sinergi ini penting untuk memastikan aktivitas ekonomi berjalan secara sehat dan transparan.
Bagi DJP, kemitraan ini memperkuat transformasi kelembagaan menuju sistem perpajakan yang berbasis data dan berorientasi pada pelayanan. Dengan data yang semakin akurat, pengawasan dapat dilakukan secara lebih adil, memberikan kepastian bagi wajib pajak patuh, serta mendorong peningkatan kepatuhan sukarela.
Optimalisasi penerimaan negara diharapkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, melalui penguatan pembiayaan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan publik. Di sisi lain, dunia usaha juga memperoleh kepastian serta level playing field yang lebih setara.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Sinergi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang DJP dalam menghadirkan sistem perpajakan yang kuat, adaptif, dan semakin dipercaya publik.
