MAKASSAR — Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penguatan persaingan usaha yang sehat serta kemitraan yang adil di sektor perunggasan Sulawesi Selatan. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan advokasi nilai-nilai persaingan usaha dan pengawasan kemitraan yang digelar secara hybrid pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dihadiri Plt. Kepala Kanwil VI KPPU Makassar Dahliana Tanur dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan H. Taufiq, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah, Satgas Pangan Sulsel, perusahaan kemitraan, asosiasi pelaku usaha, dan organisasi profesi.
Dalam pemaparannya, H. Taufiq menyampaikan bahwa peternak menghadapi tekanan akibat penurunan harga telur hingga sekitar Rp24.000/kg, di bawah HAP pemerintah sebesar Rp26.500/kg, sementara biaya pakan mencapai Rp9.000–Rp9.500/kg. Dengan pakan menyumbang sekitar 70% biaya produksi, kondisi tersebut menekan margin dan meningkatkan risiko kerugian peternak.
Di sisi lain, produksi ayam pedaging di Sulawesi Selatan tercatat sekitar 174 juta kg, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan tahunan sekitar 134,7 juta kg. Kondisi surplus produksi tersebut turut menjadi perhatian dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.
Dahliana menegaskan bahwa KPPU terus melakukan pemantauan terhadap rantai pasok dan stabilitas harga bahan pokok, termasuk daging ayam ras dan telur ayam. Pemantauan dilakukan dengan melihat margin perdagangan dari tingkat peternak hingga pedagang eceran untuk memastikan dinamika harga berlangsung secara wajar berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran.
Selain pengawasan harga dan rantai pasok, KPPU juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan kemitraan antara perusahaan inti dan peternak plasma. KPPU mendorong agar perjanjian kemitraan memberikan posisi tawar yang seimbang serta tidak merugikan peternak, termasuk dalam aspek bagi hasil dan pemenuhan hak-hak para pihak.
Kepala Bidang Penegakan Hukum Kanwil VI KPPU Makassar, Charisma, menyampaikan bahwa KPPU akan terus berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan serta pemerintah kabupaten/kota untuk meninjau pelaksanaan perjanjian kemitraan. Review akan dilakukan terhadap perjanjian maupun informasi terkait praktik kemitraan yang dinilai belum mencerminkan kesetaraan antara perusahaan inti dan peternak plasma.
Terkait kebijakan harga acuan ayam hidup dan telur, Charisma menegaskan bahwa penetapan harga acuan merupakan kewenangan pemerintah. KPPU akan berfokus pada aspek persaingan usaha dan memastikan kebijakan serta kondisi pasar tidak mengarah pada praktik yang dapat mengganggu persaingan sehat.
Melalui koordinasi lintas instansi dan pengawasan yang berkelanjutan, KPPU berharap tercipta ekosistem perunggasan yang kompetitif, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat perlindungan serta posisi tawar peternak di Sulawesi Selatan.
