Makassar – Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berkolaborasi dengan Sektor Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan dan Desa gelar edukasi keuangan dan pentingnya inklusi keuangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kab.Jeneponto, Bantaeng dan Bulukumba. Peserta kegiatan di tiga lokasi ini terdiri dari Pelajar, Perangkat Desa, Pelaku UMKM, Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat Umum, Kamis (24/4/2025).
Kegiatan ini merupakan wujud implementasi program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) Tahun 2025 di 3 Kabupaten yang meliputi:
Edukasi Keuangan kepada Perangkat Desa dan Masyarakat Umum Kecamatan Binamu Jeneponto dan edukasi kepada pelajar SMA Negeri 1 Jeneponto.
Edukasi keuangan kepada Masyarakat Umum dan Perangkat Desa di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, serta edukasi keuangan syariah kepada santri/santriwati Pondok Pesantren DDI Mattoangin Bantaeng.
Edukasi keuangan di Kabupaten Bulukumba dengan menyasar dua kelompok sasaran yang penting: pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada sesi pagi, serta penyandang disabilitas pada sesi siang.
Deputi Direktur OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Amiruddin Muhidu menyampaikan pentingnya untuk membiasakan menabung sejak dini yang memberikan pembelajaran finansial bagi pelajar. Selain itu masyarakat perlu memahami karakteristik sektor jasa keuangan baik yang konvensional maupun Syariah, manfaat dan resikonya, serta berbagai modus penawaran investasi illegal hingga penipuan di sekor keuangan. Rangkaian kegiatan ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya perluasan akses keuangan bagi peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Berbagai tanggapan positif serta apresiasi dari penerima manfaat kegiatan juga disampaikan, diantaranya ketika acara dibuka oleh Emil Ilyas Camat Binamu Kabupaten Jeneponto menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan yang digelar di wilayahnya. Ia menilai kegiatan ini sangat penting dan relevan bagi masyarakat serta perangkat desa dalam menghadapi maraknya aktivitas keuangan di era digital saat ini.
“Kami menyambut baik kegiatan edukasi keuangan ini karena sangat membantu masyarakat dan perangkat desa untuk memahami perbedaan antara aktivitas keuangan yang legal dan ilegal. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam berinvestasi dan memanfaatkan layanan keuangan yang tersedia,” ujar Emil Ilyas.
Turut memberikan apresiasi dalam sambutan, Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Abdul Haris Nurdinme, menekankan pentingnya pemahaman keuangan syariah bagi para santri sebagai bekal menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Ia menyampaikan bahwa santri perlu dibekali pengetahuan yang cukup agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk dalam hal keuangan.
“Edukasi keuangan syariah sangat penting bagi para santri, bukan hanya untuk bekal pribadi, tetapi juga agar mereka bisa menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam di tengah masyarakat,” ujar pimpinan pondok.
