Makassar – Ketua DPP PIM Lana T Koentjoro melakukan audiensi strategis bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (IMIPAS) yang menjadi bagian dari dukungan PIM terhadap program prioritas Kementerian IMIPAS. Audiensi diselenggarakan di ruang IMIPAS lt. 5 Selasa (29/4/2025).
Forum ini menjadi ruang dialog terbuka mengenai isu isu migrasi, pemasyarakatan perempuan serta upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan kebijakan publik.
Ketua Umum dan Pengurus PIM disambut langsung oleh Menteri IMIPAS Jenderal Polisi (HOR) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H bersama jajaran pejabat tinggi di lingkungan Kementerian IMIPAS. Audiensi dilakukan dalam rangka pengenalan dan penguatan sinergi antara pemerintah dan organisasi perempuan dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan di lembaga pemasyarakatan serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Agus menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa dan perlunya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks imigrasi dan pemasyarakatan.
“Perempuan memiliki peran yang sangat vital dan strategis dalam pembangunan bangsa. Kami menyadari bahwa banyak perempuan menghadapi tantangan dalam proses imigrasi dan pemasyarakatan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan terakomodasi dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PIM Lana T. Koentjoro mengapresiasi dukungan dan keterbukaan Kementerian IMIPAS terhadap aspirasi organisasi perempuan.
“Banyak hal yang kami diskusikan dengan Pak Menteri, mulai dari persoalan PMI, pembinaan warga binaan perempuan di lapas, hingga peningkatan ekonomi mereka. Kami juga diajak langsung untuk menjalin kerja sama formal dalam bentuk MoU yang akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh PIM di tingkat daerah,” jelas Lana.
Ketua Bidang Organisasi DPD PIM Sul Sel, Hj. Asmarani H. Cawidu, S.Sos. menyampaikan beberapa isu prioritas termasuk melibatkan PIM dalam sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap keimigrasian, Memperluas dan mempermudah akses perlindungan bantuan hukum pada tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri, Sosialisasi tentang dampak yang timbul dengan perubahan peran gender dalam keluarga akibat migrasi (perempuan sebagai pencari nafkah utama) yang sering menyebabkan tekanan dan konflik dalam keluarga dan mengorbankan kesejahteraan pribadi, Bantuan layanan atau therapy bagi tenaga kerja wanita yang mengalami trauma dan stress dalam pengalaman imigrasi yang sulit (penindasan, kekerasan dan kehilangan).
Audiensi dihadiri oleh jajaran pengurus DPP PIM dan Ketua DPD dan DPC PIM dari berbagai daerah, antara lain: DPD PIM Prov Jambi, DPD PIM Prov Nusa Tenggara Barat, DPD PIM Prov Sul Sel, DPD PIM Prov Sultra dan DPC PIM Kab Bekasi.
Diakhir pertemuan bapak Mentri memberikan cinderamata kepada Ketua DPP PIM .
